Struktur Organisasi

 KLIK DISINI untuk menampilkan foto

Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

A.Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

B.Sekretariat

  1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga Satuan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
  2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
  3. Sekretariat membawahkan Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Satuan;
  2. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;
  3. pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
  4. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan;
  5. pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
  6. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
  7. pengkoordinasian bidang-bidang dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
  8. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
  9. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta kendaraan dinas; dan
  10. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sub Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas :

  1. melaksanakan penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
  6. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  7. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
  8. menyiapkan bahan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  9. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas :

  1. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  2. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  3. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
  4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  5. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
  6. melaksanakan pemeliharaan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta kendaraan dinas;
  7. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta pengelolaan inventarisasi barang kantor;
  8. melaksanakan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
  9. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  10. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  11. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
  12. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  13. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai; dan
  14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas :

  1. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  2. mengkoordinir penyusunan RKA/DPA;
  3. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
  4. melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan;
  5. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
  6. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
  7. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  8. menyusun neraca Satuan Polisi Pamong Praja;
  9. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Satuan Polisi Pamong Praja;
  10. menyusun laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

  1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penindakan.
  2. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.
  3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.
    Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
    2. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
    3. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
    4. pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
    5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
    6. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
    7. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
    8. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;
    9. pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
    10. pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
    11. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
    12. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
    13. pelaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
    14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
    15. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
    16. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
    17. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembinaan dalam melaksanakan tugas :

  1. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
  2. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  3. melaksanakan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
  6. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  8. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  9. melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  10. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Seksi Penindakan dalam melaksanakan tugas :

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penindakan;
  2. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Penindakan;
  3. merencanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  4. menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam pelaksanaan proses penindakan;
  5. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  6. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  8. menyajikan data dan informasi di Bidang Penindakan;
  9. melaksanakan monitoring. evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penindakan;
  10. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penindakan;
  11. melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penindakan; dan
  12. melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

  1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pembinaan dan pengembangan.
  2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Satuan.
  3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.
    Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    2. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    3. pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    4. pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
    5. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
    6. pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
    7. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh Daerah;
    8. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
    9. pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    10. pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;
    11. penyajian data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    12. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    13. penyusunan laporan kinerja program Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
    14. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas :

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  2. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  4. menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
  5. menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah;
  6. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  7. mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  8. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  9. menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  10. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  11. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  12. menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  13. menyusun laporan kinerja program Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
  14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas:

  1. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
  2. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
  4. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. melakukan kajian dan melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan atau lanjutan, pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;
  6. menyajikan data dan informasi di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
  7. menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
  8. menyusun laporan kinerja program Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
  9. melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

E. Bidang Perlindungan Masyarakat

  1. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
  2. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.
  3. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.
    Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
    1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
    2. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
    3. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
    4. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
    5. pelaksanaan rekruitmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
    6. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
    7. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
    8. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
    9. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan system perlindungan masyarakat terpadu;
    10. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system perlindungan masyarakat;
    11. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
    12. pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
    13. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
    14. pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
    15. masyarakat dan bina potensi masyarakat;
    16. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta pembinaan pengamanan swakarsa;
    17. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
    18. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat;
    19. penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
    20. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Seksi Satuan Linmas dalam melaksanakan tugas :

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
  2. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi satuan perlindungan masyarakat;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;
  4. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  5. menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;
  6. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan;
  7. menyusun rencana dan melaksanakan optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
  8. menyusun rencana dan melaksanakan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat;
  9. menyusun rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan rekruitmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
  10. menyusun rencana peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
  11. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
  12. mengkoordinasikan kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  13. menyajikan data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat;
  14. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Seksi satuan perlindungan masyarakat;
  15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  16. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  17. menyusun laporan kinerja program Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  18. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Bina Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas :

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina potensi masyarakat;
  2. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina potensi masyarakat
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina potensi masyarakat;
  4. menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
  5. menyusun konsep peta potensi kerawanan;
  6. menyusun konsep potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat;
  7. menyusun rencana pengembangan potensi perlindunganmasyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
  8. melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  9. menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara;
  10. menyajikan data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat;
  11. melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan Pengamanan Swakarsa;
  12. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat;
  13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat;
  14. menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  15. menyusun laporan kinerja program Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
  16. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Unit Pelaksana mempunyai tugas

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

G. Kelompok jabatan fungsional

dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Sub. bagian Tata Usaha. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian.

 







BIDANG UMUM (19)
KEBAKARAN (3)
KOTA/KABUPATEN (2)
LINMAS (5)
PPHD (4)
TRANTIB (23)


























/ /


Oktober, 2017
MSSR KJS
1234567
891011121314
15161718192021
2223 2425262728
293031    





047648

Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 9989

Hits hari ini : 32
Total Hits : 47648

Pengunjung Online: 1





Apa Browser Favorit Anda?

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera

Lihat Hasil Poling







Nama :
Email :
Pesan