Tugas & Fungsi

Tugas dan Fungsi Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja Prov kaltim merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah prov  kaltim Nomor 2 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov kaltim  tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut yang tertuang dalam peraturan tersebut.

Tugas Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, perlindungan masyarakat dan bidang kebakaran.

Fungsi Satpol PP

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Prov kaltim mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah , penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  2. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah ;
  3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota maupun di daerah;
  4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  5. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah  serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya;
  6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
  7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sebagai berikut :
    1. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
    2. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
    3. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
    5. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
    6. melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
forex strategy






BIDANG UMUM (19)
KEBAKARAN (3)
KOTA/KABUPATEN (2)
LINMAS (5)
PPHD (4)
TRANTIB (23)


























/ /


Oktober, 2017
MSSR KJS
1234567
891011121314
15161718192021
2223 2425262728
293031    





047618

Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 9989

Hits hari ini : 2
Total Hits : 47618

Pengunjung Online: 1





Apa Browser Favorit Anda?

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera

Lihat Hasil Poling







Nama :
Email :
Pesan