Satpol PP Kaltim Laksanakan Pengamanan Pembagian Takjil Hari Terakhir di Kantor Gubernur

Samarinda —

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengamanan kegiatan pembagian takjil gratis kepada masyarakat yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada No. 02, Samarinda, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan hari terakhir pelaksanaan pembagian takjil gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai jadwal kegiatan sejak 26 Februari 2026 hingga 12 Maret 2026. Program ini merupakan arahan dari Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, sebagai bentuk kegiatan sosial pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, sebanyak 1.360 paket takjil dibagikan kepada masyarakat yang hadir di sekitar Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Takjil yang dibagikan berasal dari tiga Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai koordinator, dengan rincian sebagai berikut:

• 350 paket dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
• 350 paket dari Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur
• 350 paket dari RSUD Korpri / RSUD Sultan Aji Muhammad Salehuddin II Provinsi Kalimantan Timur
• 310 paket tambahan dari ketiga perangkat daerah tersebut

Untuk memastikan pembagian berjalan tertib dan lancar, mekanisme pembagian takjil dibagi menjadi dua kategori penerima, yaitu pejalan kaki dan pengendara roda dua. Pembagian takjil bagi pejalan kaki dilaksanakan di area halaman Kantor Gubernur, sementara pembagian takjil bagi pengendara roda dua dilaksanakan di area teras Kantor Gubernur untuk memudahkan proses distribusi tanpa mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur bertugas melaksanakan pengamanan area kegiatan, pengaturan antrean masyarakat, serta pengawasan ketertiban umum selama proses pembagian takjil berlangsung. Sementara itu, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar Jalan Gajah Mada guna mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan.

Petugas ditempatkan pada beberapa titik strategis, di antaranya pintu masuk dan keluar pagar Kantor Gubernur, area pembagian takjil, serta di sepanjang tepi jalan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan kendaraan.

Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pembagian takjil tersebut cukup tinggi sehingga menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat yang hadir di lokasi kegiatan. Kepadatan massa sempat terjadi pada saat masyarakat memasuki area pagar Kantor Gubernur sehingga menimbulkan dorong-dorongan antar masyarakat yang ingin segera memperoleh takjil.

Akibat kondisi tersebut, beberapa masyarakat terpantau mengalami kelelahan hingga pingsan serta terdapat warga yang mengalami cedera ringan saat memasuki area kegiatan. Selain itu, sempat terjadi kericuhan kecil yang dipicu oleh beredarnya informasi yang tidak benar di masyarakat bahwa kegiatan tersebut juga membagikan sembako dan uang, padahal pada kenyataannya hanya dilakukan pembagian takjil untuk berbuka puasa.

Menanggapi situasi tersebut, petugas yang berada di lapangan segera melakukan pengendalian massa serta pengaturan ulang antrean sehingga situasi secara bertahap dapat kembali kondusif dan kegiatan pembagian takjil tetap dapat berlangsung hingga selesai.

Secara keseluruhan, kegiatan pembagian 1.360 paket takjil kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Beberapa masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kepadatan massa telah mendapatkan penanganan awal dari petugas di lapangan. Selain itu, beberapa anak yang sempat terpisah dari orang tuanya akibat kerumunan massa berhasil diamankan dan dipertemukan kembali dengan keluarganya.

Melalui kegiatan pengamanan ini, Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketertiban umum serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kedepan, pelaksanaan kegiatan serupa akan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pengamanan, pengaturan antrean, serta koordinasi antar perangkat daerah sehingga kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman.