Rapat Kerja Komisi I DPRD Kaltim Bersama Satpol PP, Bahas Realisasi Anggaran 2025 dan Rencana Program 2026

Balikpapan,

Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis, 28 Agustus 2025, sebagai rangkaian agenda rapat kerja yang diagendakan Rabu–Kamis, 27–28 Agustus 2025.

Agenda rapat kali ini difokuskan pada pemaparan realisasi program dan serapan anggaran tahun 2025 sekaligus penyampaian rencana program dan rencana anggaran Satpol PP Kaltim tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur H. Munawwar, ST., M.Si, memaparkan capaian program serapan anggaran serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sepanjang tahun berjalan.

Rapat kerja ini dipimpin oleh Ir. H. Agus Suwandi selaku pimpinan Komisi I, serta dihadiri oleh jajaran anggota Komisi I DPRD Kaltim, yaitu Dr. H. Yusuf Mustafa, S.H., M.H., H. La Ode Nasir, S.E., Didik Agung Eko Wahono, S.E., dan Budianto Bulong.

Dalam paparannya, Kepala Satpol PP Kaltim menegaskan pentingnya forum rapat kerja sebagai bentuk akuntabilitas perangkat daerah kepada DPRD sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan perencanaan program tahun berikutnya.

“Kami menyampaikan realisasi program dan serapan anggaran tahun 2025 beserta kendala yang kami hadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan dinamika lapangan. Untuk tahun 2026 Satpol PP Kaltim merencanakan program yang lebih terfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kapasitas personel, serta penanganan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan pendekatan yang lebih humanis dan preventif,” ujarnya

Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRD Kaltim atas dukungan dan peran aktifnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan masukan dari Komisi I DPRD Kaltim. Dukungan legislatif sangat penting agar Satpol PP Kaltim dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Kalimantan Timur,” tambahnya.

Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur membidangi urusan pemerintahan, hukum, komunikasi dan informatika, organisasi, politik, persatuan dan kesatuan bangsa, otonomi daerah, serta perangkat daerah yang terkait.

Melalui forum ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DPRD Kaltim dan Satpol PP Kaltim dalam memastikan setiap program yang direncanakan berjalan efektif, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur.